Politik, Hukum dan Keadilan Bagi Kesejahteraan Bangsa

Nov 24, 2016 Admin Opini 0 comments

Negara ini milik bersama seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Kita punya cita-cita bersama yang ingin diwujudkan. Cita-cita bersama 240 juta jiwa rakyat Indonesia itu tercantum di dalam Pembukaan UUD 45, yaitu:

  • Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
  • Memajukan kesejahteraan umum,
  • Mencerdaskan kehidupan bangsa,
  • Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kearah perwujudan tujuan itulah kita, bangsa yang amat majemuk ini bergerak bersama-sama dan harusnya bekerjasama. Untuk itulah kita mempunyai negara yang disusun berdasarkan kedaulatan rakyat yang kualitas demokrasinya (moral demokrasi) ditentukan oleh sila-sila Pancasila.

Pasal dan ayat UUD 45 telah mengalami perubahan yang amat bermakna[1]. Indonesia telah mempunyai konstitusi yang menjadikan negara ini negara demokrasi, mempunyai mekanisme check and balance, negara hukum, menghormati hak-hak asasi manusia, menghormati kesetaraan, yang bersifat inklusif. Perubahan itu dimaksudkan agar tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 45 itu dapat diwujudkan dan – ini juga penting – diwujudkan dengan cara yang sesuai dengan Pancasila, karena “the end cannot justify the means”.

Untuk itulah ditegaskan bahwa negara kita adalah negara demokasi dan demokrasi kita adalah demokrasi konstitusional, bukan demokrasi berdasarkan suara terbanyak (constitutional democracy, not majoritarian democracy) dan bahwa negara ini adalah negara hukum (rule of law)[2], bukan sekedar mengikuti hukum positif (rule by law) tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

Sistim belum selesai.
Persoalan kita adalah adalah bahwa sistim politik kita belum selesai dibangun, belum sejalan dengan amanat konstitusi. Substansi yang diusungnya belum cukup bernas mengikuti nilai dan moral Pancasila. Kultur serta etika politik kita masih jauh dari ciri demokrasi yang menghargai kebebasan berpendapat, persaudaraan kebangsaan dan kesantunan.

Hukum kita masih amat terpasung oleh kebiasaan dan beban masa lalu, sehingga kesulitan mengemban amanat supremasi hukum yang diembankan oleh konstitusi. Predictability dan equality, 2 prinsip negara hukum, belum mengemuka. Ketidak-mangkusan (tidak efektif) pemerintahan, kekerasan, pembiaran, pelanggaran hukum dan korupsi masih mengganggu dan sangat menghambat upaya menghadirkan rasa aman, menegakkan keadilan dan mewujudkan kesejahteraan bagi semua.

Related Posts

Leave a Comment!

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.