Klaim Turunnya Impor Jagung Tercoreng Naiknya Impor Gandum

Mar 08, 2019 Admin News 0 comments

JAKARTA – Pernyataan calon presiden petahana Joko Widodo dalam debat publik kedua kemarin tentang kesuksesannya menurunkan angka impor jagung, dikritisi. Pasalnya, penurunan impor jagung yang dibanggakan pemerintah, hanya bentuk pengalihan (shifting) impor komoditas semata.

Terbukti, tatkala besaran impor jagung menurun, jumlah besaran impor gandum sebagai salah satu komoditas substitusi jagung khususnya untuk pakan ternak, justru meningkat.

“Kebijakan penghentian impor jagung sejak 2016 sampai 2018 untuk keperluan industri pakan ternyata diikuti oleh peningkatan impor gandum untuk keperluan pakan rata-rata sekitar 2,7 juta ton per tahun atau sekitar Rp8,29 triliun,” ujar juru bicara Cawapres Sandiaga Uno Anggawira dalam keterangannya yang diterima Validnews, Senin (18/2).

Dalam kebijakan ini, Anggawira melihat adanya keberpihakan Jokowi terhadap sekelompok perusahaan pengimpor gandum. Sebaliknya, merugikan para peternak skala kecil dan menengah di Indonesia.

“Impor gandum ini hanya menguntungkan para pengimpor gandum yang dikuasai hanya beberapa perusahaan saja. Di sisi lain, para peternak semakin dirugikan karena penggunaan gandum untuk pakan jauh lebih mahal ketimbang menggunakan jagung,” lanjutnya.

Sebelumnya, hal yang sama juga diutarakan Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih, dalam paparan di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, beberapa waktu lalu. “Karena kebutuhan tinggi, industri akan mengimpor gandum untuk kebutuhan pakan. Ada strategi mengalihkan jagung dengan gandum,” tuturnya.

Menurut Alamsyah, hal itu dapat dikatakan sebagai politik pengalihan impor kepada komoditas lain yang dinilai tidak terlalu sensitif. Ia memaparkan, untuk kurun waktu 2015–2018, jumlah impor jagung hanya mencapai 5,7 juta ton, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2010–2014 yang mencapai 12,9 juta ton.

Penurunan drastis, lanjutnya, terjadi pada 2016, karena pemerintah membatasi impor jagung hanya 1,3 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,3 juta ton dengan alasan produksi dalam negeri meningkat dan sebagai upaya melindungi petani.

Namun demikian, ujar dia, pembatasan impor jagung untuk pakan telah mengakibatkan impor gandum untuk pakan meningkat. Ia melihat selisih impor gandum total dengan kebutuhan industri makanan adalah impor untuk pakan.

“Akibatnya impor gandum untuk pakan melonjak tinggi. Impor gandum pakan diperkirakan mencapai 2,2 juta ton pada tahun 2016 dan 3,1 juta ton pada tahun 2017,” paparnya.

Sementara pada akhir 2018, menurut Alamsyah, harga gandum dunia meningkat akibat gangguan panen di Australia. Impor gandum untuk pakan diperkirakan menurun menjadi 1,3 juta ton, karena Rusia dan Ukraina membatasi ekspor gandum.

Ia sendiri menyoroti kelangkaan jagung untuk pakan yang mengundang protes sejumlah peternak. Karena hal tersebut, terpaksa pada tahun 2019, keran impor jagung untuk pakan dibuka kembali, bahkan tanpa kuota.

“Untuk menjaga pasokan diprediksi pemerintah akan mengambil kebijakan impor jagung cukup signifikan di tahun 2019. Terkait perkembangan tersebut, Ombudsman RI akan melakukan investigasi untuk mendalami administrasi impor jagung,” ucapnya.

Selain soal jagung, Anggawira yang juga merupakan lulusan Institut Pertanian Bogot (IPB) ini juga mengkritik klaim swasembada beras dan jagung yang disampaikan oleh pemerintahan Jokowi.

“Secara teori, jika terjadi swasembada dan ketersediaan cukup harusnya harga akan turun namun faktanya di lapangan harga jagung di pasar domestik tetap tinggi artinya terjadi kelangkaan. Dan yang paling dirugikan adalah masyarakat,” serunya.

Swasembada Jagung
Seperti yang diketahui, dalam debat pilpres kemarin Jokowi menyampaikan, swasembada beras dan jagung yang telah tercapai di masa pemerintahannya.

“Saya sampaikan terima kasih pada petani jagung. Pada 2014, kita impor 3,5 juta ton jagung. Pada, 2018 hanya impor 180.000 ton jagung, artinya ada produksi 3,3 juta ton,” terangnya.

Jokow mengatakan, data yang disampaikan dalam debat Pilpres 2019 sesuai dengan data dari kementerian.

“Kami ini menyampaikan data dari kementerian, bukan karangan saya sendiri,” jelas Jokowi.

Menurut Jokowi, data Kementerian Pertanian terkait impor jagung tercatat sebesar 180 ribu ton. Dia juga menjelaskan Kementerian Perdagangan mencatatkan data yang sama pada angka 180 ribu ton.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor jagung pada 2018 mencapai 737,22 ribu ton.

“Ya coba dicek saja. Bisa saja itu kuota tapi tidak terealisasi,” ucap Jokowi.

Terpisah, Kementerian Pertanian sendiri menegaskan produksi jagung selama empat tahun terakhir sudah mencukupi kebutuhan pakan ternak secara menyeluruh di seluruh daerah.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan I Ketut Diarmita menjelaskan, sejak 2014, rekomendasi pemasukan jagung sebagai pakan ternak mencapai 3,16 juta ton. Namun jumlah tersebut menurun pada 2015 menjadi sebesar 13,34 persen atau 2,74 juta ton.

Selanjutnya menurun drastis pada 2016 sebesar 67,73 persen atau 884,6 ribu ton. Kemudian zero impor jagung pakan ternak pada tahun 2017.

“Kemudian pada tahun 2018 dilakukan impor jagung pakan ternak sebanyak 73 ribu ton yang digunakan sebagai cadangan pemerintah melalui Rakortas dengan pelaksana impor jagung adalah Bulog,” kata Ketut Diarmita di Jakarta, Senin.

Ketut mengatakan, data impor jagung yang dipublikasikan oleh BPS maupun Kementerian Pertanian terdiri dari beberapa kode Harmonized System (HS) dan bukan merupakan produk tunggal. Dengan demikian, data impor secara keseluruhan bukan sebagai bahan pakan. Menurut dia, data impor yang ada terdiri dari jagung segar maupun olahan.

Ia menjelaskan, jagung segar yang dimaksud itu bisa berupa jagung bibit, jagung brondong dan jenis jagung segar lainnya. Sedangkan jagung olahan bisa berupa maizena, jagung giling, pati jagung, minyak jagung, sekam, dedak, bungkil dan residu.

“Inilah yang perlu kita pahami bersama bahwa tidak ada kode HS khusus jagung yang digunakan untuk pakan dan penggunaan jagung segar,” cetusnya.

Menurut dia, jagung sebagai komoditas pangan strategis kedua setelah padi, juga sebagai salah satu bahan pakan utama dalam formulasi pakan. Sampai dengan akhir tahun 2017, rekomendasi impor dilakukan melalui Kementerian Pertanian.

Dari sisi utilitas, pemanfaatannya lebih kompleks jika dibandingkan padi. Hal itu karena jagung bukan saja sebagai bahan industri pakan, peternak mandiri layer, tetapi juga untuk industri pangan, konsumsi langsung dan industri benih.

Menurut data Badan Ketahanan Pangan Kementan, prognosa jagung tahun 2018 dari total penggunaan jagung 15,55 juta ton, sekitar 66,1% atau 10,3 juta ton digunakan untuk industri pakan dan peternak mandiri. Jagung sebagai salah satu komponen bahan pakan telah berkontribusi 40-50%.

Oleh karena itu, setidaknya diperlukan jagung sebanyak 7,8 juta ton untuk industri pakan dan 2,5 juta ton untuk peternak mandiri, dari total produksi pakan tahun 2018 yang mencapai 19,4 juta ton.

“Kebutuhan tersebut meningkat di tahun 2019 menjadi 8,59 juta ton untuk industri pakan dan 2,92 juta ton untuk peternak mandiri,” katanya.

Pandangan Luas
Sementara itu, Pengamat pertanian dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Leta Rafel Levis menilai, secara substansial kedua calon presiden tidak memiliki pandangan yang luas tentang masalah pangan. “Kondisi ini bisa dilihat dari pandangan kedua capres yang membicarakan pangan hanya sebatas produksi atau impor beras,” kata Leta Rafael Levis seperti dilansir Antara.

Menurut dia, membicarakan pangan tidak hanya sebatas produksi atau impor beras. Pasalnya, lanjut leta, pangan memiliki makna yang amat luas yang meliputi berbagai tanaman pertanian, ternak dan lain-lain.

Walau demikian, untuk masalah pangan, ia melihat kedua calon sama-sama berkeinginan agar stok pangan harus tetap terjaga dan petani tidak dikorbankan. Hanya saja, kata Leta, debat mengenai masalah pangan, sedikit menguntungkan Jokowi karena sempat menyinggung tentang produksi jagung dalam negeri.

“Berbicara tentang pangan, Jokowi lebih unggul karena Jokowi menyajikan data secara lengkap,” ucapnya.

Misalnya, data tentang impor jagung. Pada tahun 2014 impor jagung 3,5 juta ton per tahun tetapi tahun 2018 hanya impor 180 ribu ton. “Kemudian data tentang infrastruktur, panjang jalan yang dibangun tiga tahun terakhir 191.000 km, 58.000 unit irigasi serta beberapa bendungan,” tandasnya.

Menurut dia, infrastruktur ini secara langsung mendukung pembangunan pertanian untuk ketahanan pangan, kemudian beberapa bendungan besar juga dibangun untuk menyediakan air untuk pengembangan pertanian.

“Ada satu pertanyaan dari Prabowo. Setelah penyajian data tentang keberhasilan produksi beras yang mencapai 33 juta ton tahun 2018 (surplus 2.9 juta ton). Mengapa pemerintahan Jokowi tetap mengimpor beras? Tetapi Jokowi dengan enteng menjawab,” ujarnya.

Jokowi mengatakan, strategi penyediaan pangan adalah tetap menjaga stabilitas produksi, jaga stabilitas stok dan jaga stabilitas harga. “Jadi impor tersebut bermaksud agar stok tetap terjaga untuk antisipasi bencana alam dan gagal panen,” tandasnya. (Faisal Rachman) 

Related Posts

Leave a Comment!

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.